BAB
1
SISTEM PEREKONOMIAN
INDONESIA
A. ARTI
SISTEM
Ciri system menurut
suroso diantaranya ( 1993 ) :
1.
Setiap
system memilki tujuan
2.
Setiap
system mempunyai batas yang memisahkannya dari lingkungan
3.
System
bersifat terbuka dalam arti berinteraksi juga dengan lingkungannya
B.
PERKEMBANGAN SISTEM
PEREKONOMIAN PADA UMUMNYA
Beberapa hambatan
dalam system barter yang menyebabkan system barter sudah sulit sekali
diterapkan saat ini :
·
Sulitnya
menemukan kedua belah pihak yang memiliki keinginan yang sama
·
Sulitnya
menentukan nilai komoditi yang akan dipertukarkan
·
Sulitnya
melakukan pembayaran yang tertunda
·
Sulitnya
melakukan transaksi dengan jumlah yang besa
Karena berbagai hambatan yang ada dalam system
barter, kemudian para cendikiawan memikirikan suatu system perekonomian yang
dapat digunakan dengan mudah oleh Indonesia. Seperti dibawah ini :
SISTEM
PEREKONOMIAN PASAR
System ini ditemukan oleh ahli ekonomi yaitu
Adam Smith yang berdasar dari paham kebebasan yang kemudian ditulis kedalam
sebuah buku yang berjudul The Theory of Sentiments ( 1759 ). Paham kebebasan
ini sejalan dengan kaum klasik diaman mereka menganut sebuah paham Laissez
faire, yang menghendaki kebebasan melakukan kegiatan ekonomi dengan seminim
mungkin campur tangan pemerintah.
Dasar pemikiran dari
kaum klasik yaitu :
1.
Hukum
‘SAY’, yang mengatakan bahwa setiap komoditi yang diproduksi, tentulah ada yang
yang membutuhkannya.
2.
Harga
setiap komoditi bersifat fleksibel
Karakteristik dari system ekonomi liberal adalah :
1.
Faktor
– factor produksi dikuasai oleh pihak swasta ( tanah, modal tenaga kerja
kewirausahaan )
2.
Pengambilan
keputusan ekonomi bersifat desentralisasi ( diserahkan kepada mekanisme pasar
yang berlaku )
3.
Rangsangan
insentif berupa materi dimaksudkan sebagai sarana memotivasi pelaku ekonomi
Tanggung jawab
pemerintah dalam system perekonomian liberal menurut suroso ( 1993 ) :
a.
Melindungi
masyarakat dari ketidak adilan dari anggota masyarakat lain
b.
Mendirikan
dan memelihara insititusi yang tidak dapat dibuat oleh perorangan
c.
Mendirikan
badan hukum yang dapat diandalkan
SISTEM
PEREKONOMIAN PERENCANAAN ( ETATISME / SOSIALIS )
System ini dicetuskan
oleh karl max yang di ilhami dari penderitaan kaum buruh pada saat itu yang
disebabkan oleh kaum kapitalis.
Sistem sosialis itu
terdiri dari :
System sosialis pasar
dengan karakteristik :
1.
Factor
– factor produksi dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah / Negara.
2.
Rangsangan
dan insentif diberikan berupa material dan moral sebagai sarana motivasi bagi
pelaku ekonomi.
System sosialis
terencana dengan karakteristik :
1.
Factor
– factor produksi dimilik dan dikuasai oleh pihak pemerintah / Negara.
2.
Pengambilan
keputusan ekonomi bersifat sentralisasi dengan dikoordinasi secara terencana
3.
Rangsangan dan insentif diberikan berupa
material dan moral sebagai sarana motivasi bagi pelaku ekonomi.
SISTEM
EKONOMI CAMPURAN
Sistem ekonomi campuran adalah kombinasi logis
dari ketidak sempurnaan dari system ekonomi
liberal maupun etatisme sehingga banyak Negara yang mengggunakan system
ekonomi campuran ini. System campuran sendiri mencoba menggabungkan kebaikan
dari system ekonomi liberal dan etatisme seperti menyarankan campur tangan
pemerintah secara aktif dalam kebebasan pihak swasta melaksanakan kegiatan
ekonominya.
C. PERKEMBANGAN
SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA
Ø Perkembangan system
ekonomi sebelum orde baru
Demokrasi ekonomi
adalah suatu bentuk ekonomi baru yang dinamakan sebagai suatu system ekonomi
pancasila yang di dalamnya mengandung unsur penting. Menurut UUD 1945, system
perekonomian Indonesia tercermin dalam pasal – pasal 23, 27, 33, 34.
Demokrasi ekonomi
dipilih karena memiliki cirri positif diantarnya ( suroso 1993 ) :
·
Pereknomian
disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan
·
Cabang
– cabang produksi yang penting dan mengandung hajat hidup orang banyak dikuasai
oleh Negara
·
Hak
milik perorangan diakui dan pemanfaatnnya tidak boleh bertentangan dengan
kepentingan masyarakat
Dengan demikian di
Indonesia tidak dibenarkan adanya free fight liberalism ( kebebasan usaha yang
tidak terkendali ), etatisme (pemerintah terlalu dominan ) serta adanya
monopoli ( pemusatan kekuatan ekonomi ).
D. PARA
PELAKU EKONOMI INDONESIA
Dalam ekonomi mikro
kita mengenal :
1.
Pemilik
factor produksi
2.
Konsumen
3.
Produsen
Dalam ekonomi makro
kita mengenal :
1.
Sector
rumah tangga
2.
Sector
swasta
3.
Sector
pemerintah
4.
Sector
luar negeri
BAB 2
PERKEMBANGAN STRATEGI
DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA
A. MACAM
– MACAM STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI
Factor penentu jalannya proses
pertumbuhan / strategi pembangunan ekonomi diantaranya :
STRATEGI PERTUMBUHAN
Inti dari konsep strategi ini adalah :
ü Strategi pembangunan
ekonomi Negara terpusat pada upaya pembentukan modal serta bagaimana caranya
menanamkan secara seimbang terarah dan memusat sehingga dapat member efek pada
pertumbuhan ekonomi
ü Pertumbuhan ekonomi
akan dinikmati oleh golongan lemah melalui proses merambat ke bawah ( trickle
down effect )
ü Jika terjadi
ketimpangan atau ketidak merataan itu hal wajar Karen menjadi syarat
terciptanya pertumbuhan ekonomi.
STRATEGI PEMBANGUNAN DENGAN PEMERATAAN
Inti dari konsep strategi ini pada
peningkatan penekanan pembangunan melalui teknik social
engineering.
STRATEGI KETERGANTUNGAN
Inti dari konsep strategi ketergantungan
ialah :
ü Kemiskinan di dalam
Negara – Negara berkembang lebih disebabkan karena adanya ketergantungan Negara
tersebut dari pihak / Negara lainnya.
STRATEGI YANG BERWAWASAN RUANG
Strategi ini
dikemukakan oleh myrdall dan Hirschman, yang mengemukakan kurang mampunya daerah miskin.menurut mereka
hal ini disebabkan oleh, kemampuan pengaruh menyebar dari kaya ke miskin ( spread
effects ) lebih kecil daripada terjadinya aliran sumber daya dari daerah miskin
ke daerah orang kaya.
STRATEGI PENDEKATAN KEBUTUHAN POKOK
Sasaran dari strategi
ini adalah menanggulangi kemiskinan secara massal.
B. FAKTOR
YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI
Apa tujuan yang hendak dicapai ?
Jika tujuan yang hendak dicapai adalah
menciptakan masyarakat yang mandiri, maka strategi ketergantungan lah yang
mungkin akan dipakai. Jika tujuan yang ingin dicapai adalah pemerataan
pembangunan, maka strategi yang ber wawasan ruang lah yang akan digunakan.
C. STRATEGI
PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA
Sebelum orde baru strategi pembangunan
Indonesia secara teori telah diarahkan pada usaha pencapaian laju pertumbuhan
ekonomi yang tinggi. Namun nampak adanya kecendrungan lebih menitik beratkan
pada tujuan – tujuan politik dan kurang memperhatikan pembangunan ekonomi.
Sedangkan pada awal orde baru, strategi
pembangunan Indonesia lebih diarahkan pada tindakan pembersihan dan perbaikan
kondisi ekonomi yang mendasar, terutama untuk menekan laju inflasi yang tinggi
( hyper inflasi ).
Strategi – strategi tersebut kemudian
dipertegas dengan ditetapkannya sasaran – sasaran dan titik berat setiap
REPELITA yakni :
REPELITA I :
Meletakkan titik berat pada sector pertanian dan industry yang mendukung sector
pertanian dan meletakkan landasan yang kuat untuk tahap selanjutnya.
REPELITA II : meletakkan titik berat pada sector pertanian dengan meningkatkan
industry yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku dan meletakkan landasan
yang kuat untuk tahap selanjutnya.
REPELITA III : meletakkan titik berat pada sector pertanian menuju
swasembada pangan dan meningkatkan industry yang mengolah bahan baku menjadi
barang jadi serta meletakkan landasan yang kuat untuk tahap selanjutnya.
REPELITA IV : meletakkan titik berat pada sector pertanian menuju
swasembada pangan dengan meningkatkan industry yang dapat menghasilkan hasil –
hasil industry sendiri.
D.
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
Definisi perencanaan pembangunan menurut Bintoro
Tjokroamidjojo ialah :
1.
Adanya
perencanaan diharapkan terdapatnya pengarah kegiatan
2.
Dengan
perencanaan maka dapat dilakukan suatu perkiraan terhadap hal – hal dalam masa pelaksanaan
yang akan dilalui
3.
Perencanaan
memberikan kesempatan untuk memilih cara terbaik
4.
Dengan
adanya perencanaan maka dapat dilakukan penyusunan skala prioritas, serta
adanya suatu alat ukur untuk mengadakan suatu evaluasi dan pengawasan.
5.
Dengan
perencanaan dapat dicapai stabilitas ekonomi, menghadapi siklis konjungtur
Lembaga perencanaan yang ada di
Indonesia :
1.
BAPPENAS ( Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional ) merupakan lembaga
pemerintah non departemen yang bertanggung jawab langsung pada
pemerintah.
2.
BAPPEDA tingkat I untuk perencanaan
tingkat1 ( Propinsi sedangakan BAPPEDA tingkat 2 untuk melakukan
perencanaan tingkat II ( Kabupaten dan Kotamadya )
BAB
3
PETA PEREKONOMIAN INDONESIA
A. KEADAAN
GEGORAFIS INDONESI
Kenyataan pertama yang
harus diakui adalah bahwa Indonesia merupakan Negara kepulauan, dengan luas
keseluruhan +/- 195 sampai dengan 200 juta ha.
Kenyataan kedua
adalah, bahwa Indonesia hanya mengenal 2 musim. Dengan kondisi iklim yang
demikian itu menyebabkan beberapa produk hasil bumi dan industry menjadi sangat
spesifik sifatnya.
Kenyataan ketiga
adalah, Negara Indonesia kaya akan bahan tambang. Salah satu jenis tambang kita
yaitu minyak bumi pernah menjadikan Negara Indonesia memperoleh dana
pembangunan yang sangat besar sehingga pada saat itu kita berani menetapkan
target pertumbuhan ekonomi kita sebesar 7,5 % ( Repelita II )
Kenyataan keempat
adalah, bahwa wilayah Indonesia menempati posisi yang sangat strategis,
terletak diantara dua benua dan dua samudra dengan segala perkembangannya.
B. MATA
PENCHARIAN
·
Pertama
mata pencharian penduduk Indonesia sebagian besar masih berada di sector
pertanian ( agraris )
·
Kedua
kontribusi pertanian terhadap GDP ( Gross Domestic Product ) secara absolute
masih dominan bila dibandingkan dengan sector lain yang menampakkan adanya
penurunan dalam hal prsentase.
·
Yang
perlu di waspadai dalam sector pertanian ini adalah, bahwa komoditi yang
dihasilkan dari sector ini relative tidak memiliki nilai tambah yang tinggi,
sehingga tidak dapat bersaing dengan komoditi yang dihasilkan sector lain. Jika
ini tidak segera ditindaklanjuti maka menjadi benarlah teori ketergantungan,
bahwa spread effect ( kekuatan menyebar ) akan lebih kecil dari back wash
effect ( mengalirnya sumber daya dari daerah miskin ke daerah kaya ).
Langkah – langkah yang dapat
ditempuh untuk mengatasi diantaranya adalah :
1.
Memperbaiki
pola kehidupan penduduk / petani dengan pola pembinaan, pembangunan sarana dan
prasarananya dalam bidang pertanian
2.
Meningkatkan
nilai tambah komoditi pertanian
3.
Mencoba
mengembangkan kegiatan agribisnis
4.
Menunjang
kegiatan transmigrasi
C. SUMBER
DAYA MANUSIA
Sebagai
salah satu Negara yang masih berkembang Indonesia memang menghadapi masalah
sumber daya manusia, diantaranya :
·
Pertumbuhan
penduduk yang masih tinggi
·
Penyebaran
yang kurang merata
·
Kurang
seimbangnya struktur dan komposisi penduduk
Pertumbuhan penduduk yang tinggi
akan menimbulkan banyak masalah bagi Negara, jika tidak diikuti dengan
pertumbuhan produksi dan efisiensi dibidang lainnya. Adapun tindakan – tindakan
yang dapat dan telah dilakukan pemerintah adalah :
ü Melaksanakan program
keluarga berencana yang diharapkan melalui program ini dapat mengendalikan laju
pertumbuhan penduduk.
ü Meningkatkan mutu
sumber daya manusia ( dengan pendidikan formal maupun informal ) yang telah ada
Penyebaran penduduk yang tidak
merata menyebabkan tidak seimbanya kekuatan ekonomi secara umum dan akibatnya
akan terjadi terpusatnya modal di daerah tertentu saja ( P. Jawa ). Beberapa
tindakan yang dapat dan telah dilakukan pemerintah adalah :
a.
Penyelenggaran
program transmigrasi sehingga akan terjadi program pemerataan sumber daya ke
daerah - daerah yang masih membutuhkan
b.
Memperbaiki
dan menciptakan lapangan – lapangan kerja baru di daerah – daerah tertinggal
Komposisi penduduk yang tidak
seimbang dapat menimbulkan proses regenerasi kegiatan produksi menjadi tidak
lancar. Akibatnya ada masa tunggu yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Langkah
– langkah yang akan dan telah dapat ditempuh pemerintah untuk mengatasi hal ini
adalah :
1.
Langjah
pertama,meninjau kembali system pendidikan di Indonesia yang masih bersifat
umum ( general ) untuk dapat disesuaikan lagi dengan disiplin ilmu yang lebih
sesuai dengan tuntutan pembangunan
2.
Menciptakan
sarana dan prasarana pendidikan yang lebih mendukung langkah pertama
Adapun sasaran
kebijakan tenaga kerja di Indonesia meliputi hal – hal berikut :
1.
Memperluas
lapangan kerja untuk dapat meyerap pertambahan angakan pekerjaan baru dan mengurangi
tingkat pengangguran
2.
Membina
angkatan kerja baru yang memasuki dunia kerja melalui latihan keterampilan
3.
Membina
dan melindungi para pekerja melalui mekanisme hubungan kerja yang dijiwai oleh
Pancasila dan UUD 1945 ( Hubungan Industrial Pancasila )
D. INVESTASI
Upaya – upaya tambahan
untuk membantu memenuhi kebutuhan investasi pembangunan tersebut adalah :
a.
Lebih
mengembangkan ekspor komoditi non – migas sehingga secara absolute dapat
meningkatkan penerimaan pemerintah dari sector luar negeri
b.
Mengusahakan
pinjaman dari luar negeri yang memiliki syarat lunak serta menggunakan untuk
investasi yang menjadi prioritas
c.
Menciptakan
iklim investasi yang menarik dan aman bagi pemodal asing
d.
Lebih
menggiatkan dan menyempurnakan system perpajakan dan perkreditan terutama untuk
kredit golongan ekonomi lemah aga mereka secepatnya dapat berjalan bersama
dengan pengusaha besar
