JAKARTA, KOMPAS.com —
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku, berat bagi dirinya
untuk menandatangani Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada)
yang disetujui oleh DPR-RI melalui pemungutan suara pada rapat paripurna
yang berakhir hingga Jumat (26/9/2014) dini hari karena UU itu sangat
bertentangan dengan UU Pemerintah Daerah (Pemda).
"Bagi saya, berat untuk menandatangani UU Pilkada oleh DPRD, manakala
masih memiliki pertentangan secara fundamental, konflik dengan UU yang
lain. Misalnya, UU tentang Pemda," kata Presiden SBY dalam keterangan
pers di The Willard Hotel Washington DC, Amerika Serikat, pada Kamis
pukul 21.00 waktu setempat atau Jumat (26/9/2014) pagi waktu Indonesia.
Sebagai Presiden RI, SBY menilai, UU Pilkada sangat bertentangan
dengan UU Pemerintah Daerah, khususnya pada klausul atau pasal-pasal
yang mengatur tentang tugas, fungsi, dan kewenangan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD).
Selain itu, Presiden SBY melanjutkan, UU Pilkada juga tidak sesuai
dengan UU yang mengatur tentang DPRD, yang tidak memberikan kewenangan
kepada DPRD untuk memilih kepala daerah. Oleh karena itu, SBY menilai
bahwa UU Pilkada ini akan sulit dieksekusi.
Menurut Presiden SBY, ia masih menunggu laporan mengenai situasi yang
terjadi di DPR dalam proses pengambilan keputusan terhadap UU Pilkada
tersebut, dan akan memberikan tanggapan lebih lengkap lagi sesudah itu.
Meskipun demikian, Presiden SBY berharap, capaian demokrasi di Indonesia
selama satu dekade ini tidak mengalami kemunduran hanya karena
pemilihan kepala daerah secara tidak langsung atau melalui DPRD.
"Saya pribadi tidak ingin ada kemunduran. Pada era kepresidenan saya,
sebetulnya, selain presiden dan wapres dipilih langsung, juga bupati,
wali kota, dan gubernur. Itu pilihan saya, saya tidak pernah berubah,"
tekan Presiden SBY.
Sebelumnya, selaku Ketua Umum Partai Demokrat, SBY mengatakan,
meskipun ia bisa menghormati keputusan di DPR-RI, ia mengaku kecewa
dengan proses dan hasil voting RUU Pilkada di DPR yang
menetapkan bahwa pemilihan kepala daerah, yaitu gubernur, bupati, atau
wali kota dilakukan melalui DPRD.
"Saya kecewa dengan hasil dan proses politik di DPR, meski saya
hormati proses politik itu sebagai seorang demokrat. Akan tetapi, sekali
lagi, saya kecewa dengan proses dan hasil itu," kata SBY.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, setelah selama hampir 10 tahun
lamanya dipilih langsung oleh rakyat, pemilihan gubernur, bupati, atau
wali kota akhirnya dikembalikan lagi ke DPRD. Rapat Paripurna DPR-RI
yang berlangsung sejak Kamis siang hingga Jumat (26/9/2014) pukul 01.40
WIB melalui pemungutan suara atau voting akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang Pemilu Kepala Daerah (RUU Pilkada) dengan opsi pilkada dikembalikan ke DPRD.
Dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR-RI Priyo
Budi Santoso, opsi bahwa pilkada dikembalikan ke DPRD, yang didukung
oleh fraksi-fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (Fraksi
Partai Golkar, Fraksi PKS, Fraksi PAN, Fraksi PPP, dan Fraksi Partai
Gerindra), memenangkan voting dengan dukungan 226 suara.
Sementara itu, opsi pilkada langsung oleh rakyat yang didukung Fraksi
PDI-P, Fraksi PKB, dan Partai Hanura memperoleh dukungan 135 suara.
Adapun Fraksi Partai Demokrat memilih walk out setelah
usulannya mengajukan opsi ketiga, yakni pilkada langsung dengan 10
syarat, menjadi perdebatan panjang pada rapat paripurna DPR-RI itu.
Sumber,http://nasional.kompas.com/read/2014/09/26/1452589/Presiden.SBY.Mengaku.Berat.Tanda.Tangani.UU.Pilkada
Tugas analisis bahasa Indonesia 2 :
Rancangan Undang-undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) yang telah disetujui DPR-RI dan ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menimbulkan polemik berkepanjangan bagi kehidupan bangsa indonesia. Kini telah dirasakan perjuangan berat rakyat Indonesia yang memperjuangkan semangat demokrasi berakhir menjadi sia-sia. Presiden yang kita harapkan akan memiliki sikap bijaksana terhadap kehidupan dan kebutuhan bangsa Indonesia ternyata belum berjuang maksimal untuk bangsanya. Sangat disayangkan diiakhir kepemimpinan Presiden SBY yang mengaku sejak awal menentang dan menolak akan RUU Pilkada harus mengesahkan pilkada tidak langsung yang merugikan bangsa Indonesia.
Setelah hampir 10 tahun lamanya kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat akhirnya dikembalikan lagi ke DPRD berdasarkan hasil rapat Paripurna DPR-RI. Suara rakyat kini tak diperhitungkan lagi dalam memilih pemimpin-pemimpin mereka. Keadilan dan kehidupan demokratis seakan hanya wacana belaka seperti yang tertuang dalam UUD yang menyatakan kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat. Pada akhirnya kita harus menghormati keputusan DPR-RI dalam UU Pilkada seperti Presiden SBY. Meskipun menurut saya ini adalah bentuk kemunduran kehidupan demokrasi Indonesia dan dapat mengancam proses demokrasi dikemudian hari. Semoga keputusan dari para wakil rakyat ini tetap berjuang untuk kehidupan berbangsa yang lebih baik seperti yang telah dicita-citakan sebelumnya.
