Konsep Koperasi Sosialis direncanakan
dan dikendalikan oleh pemerintah dan dibentuk dengan tujuan
merasionalkan produksi, untuk menunjang perencanaan nasional.Alat pelaksana dari perencanaan yang ditetapkan secara sentral,
koperasi adalah bagian dari suatu tata administrasi yang menyeluruh, ber
fungsi sebagai badan yang turut menentukan kebijakan publik, serta
badan pengawasan dan pendidikan. Peran penting lain koperasi ialah
wahana mewujudkan kepemilikan kolektif sarana produksi dan mencapai
tujuan sosial politik. Menurut konsep ini, koperasi tidak berdiri
sendiri tetapi merupakan subsistem dari sistem sosialisme untuk
mencapai tujuan-tujuan sistem sosialis-komunis.Meski focus
kepada kedua konsep tersebut, adanya perbedaan ciri tersendiri, yaitu
dominasi campur tangan pemerintah dalam pembinaan dan pengembangannya.
Campur tangan ini dimaklumi karena masyarakat dengan kemampuan sumber
daya manusia dan modalnya terbatas dibiarkan berinisiatif sendiri
membentuk koperasi, maka koperasi tidak akan pernah tumbuh dan
berkembang. Sehingga, pengembangan koperasi di negara berkembang
seperti di Indonesia dengan top down approach pada awal
pembangunannya dapat diterima, sepanjang polanya selalu disesuaikan
dengan perkembangan pembangunan di negara tersebut. Penerapan pola top down harus diubah secara bertahap menjadi bottom up approach. Hal ini dimaksudkan agar rasa memiliki (sense of belonging)
terhadap koperasi oleh anggota semakin tumbuh, sehingga para
anggotanya akan secara sukarela berpartisipasi aktif. Apabila hal
seperti tersebut dapat dikembangkan, maka koperasi yang benar-benar
mengakar dari bawah akan tercipta, tumbuh, dan berkembang.
