ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBD)

A. PERKEMBANGAN DANA PEMBANGUNAN DI INDONESIA

       Dari segi perencanaan pembangunan di Indonesia, APBN adalah  merupakan konsep perencanaa pembangunan yang memiliki jangka pendek, karena itulah APBN selalu disusun setiap tahun. 

Sepertì namanya, maka secara garis besar APBN terdìrì dari pos-pos seperti dibawah ini :

• Dari sisi penerimaan, terdiri dari pos penerìmaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan
• Sedangkan dari sisi pengeluaran terdìri dari pos pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan

       APBN disusun agar pengalokasian dana pembangunan dapat berjalan dengan memperhatikan prinsip berimbang dan dìnamis. Hal tersebut perlu diperhatikan mengingat tabungan pemerìntah yang berasal dari selisih antara penerìmaan dalam negeri dengan pengeluran rutìn, belum sepenuhnya menutupì kebutuhan bìaya pembangunan di Indonesia.

       Meskipun dari PELITA ke PELITA jumlah tabungan peme'rìmah sebagai sumber pembìayaan pembangunan terbesar, terus mengalamì penińgkatan, namun kontribusinya terhadap keseluruhan dana pembangunan yang dìbutuhkan masìh jauh darì yang dìharapkan. Namun demikian mulaì tahun terakhìr PELITA I, prosentase tabungan pemerintah sudah mulaì  besar dibandìng pìnjaman Iuar negeri. Hal ini tidak terlepas darì peranan sektor migas yang saat itu sangat dominan. Serta dengan dukungan beberapa kebijaksanaan pemerintah dalam masalah perpajakan dan upaya penìngkatan penerimaan negara lainnya. Untuk menghindari terjadìnya deñsit anggaran pembangunan, Indonesia  mengupayakan sumber dana dari luar negerì, dan meskipun lGGI ( Inter Govermmental Group on Indonesia ) bukan lagi menjadi forum ìnternasional yang secara formal membantu pembìayaan pembangunan di Indonesia, namun dengan lahimya CGI ( Consoltative Group on Indonesia ) kebutuhan pinjaman luar negeri sebagai dana pembangunan masih dapat diharapkan. Yang perlu dìingat, bahwa sebaiknya pinjaman tersebut ditempatkan sebagaì pelengkap pembangunan dan peran tabungan pemerìntahlah yang tetap harus dominan, bukan sebaliknya.

B. PERKIRAAN PENERIMAAN NEGARA

       Secara garis besar sumber penerimaan negara berasal dari :

• Penerimaan dalam negeri
• Penerimaan Pembangunan

       B.1. Penerimaan Dalam Negeri

Pertama, penerimaan dalam negeri, untuk tahun-tahun awal setelah masa pemerintahan Orde Baru masih cukup menggantungkan pada penerimaan dari ekspor minyak bumi dan gas alam.

Namun dengan mulai dengan tidak menentunya harga minyak dunia, maka mulai didasari bahwa ketergantungan penerimaan dari sektor migas perlu dikurangi. Untuk keperluan itu, maka pemerintah menempuh beberapa kebijakan diantaranya :

1. Deregulasi bidang perbankan ( 1 Juni 1983 ), yakni dengan mengurangi peran bank sentral, serta memberi hak kepada bank pemerintah maupun swasta untuk menentukan suka bunga deposito dan pinjaman sendiri. Dampak dari deregualasi ini adalah meningkatnya tabungan masyarakat
2. Deregulasi bdiang perpajakan ( UU baru, 1 Januari 1984 ), untuk memperbaiki penerimaan Negara
3. Kebijakan-kebijakan lain yang selanjutanya dapat menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan mantap

       B.2. Penerimaan Pembangunan

Meskipun telah menempuh berbagai upaya untuk meningkatkan tabungan pemerintah, namun karena laju pembangunan yang demikian cepat, maka dama tersebut masih perlu dilengkapi dengan dan ditunjang dana yang berasal dari luar negri. Meskipun untuk selanjutnya bantuan luar negri ( hutang bagi Indonesia ) tersebut makin meningkat jumlahnya, namun selalu diupayakan suatu mekanisme pemanfaatan dengan prioritas sektor-sektor yang lebih produktif. Dengan demikian bantuan luar negri tersebut dapat dikelola dengan baik (terutama dalam hal pengambilan cicilan pokok dan bunganya).

C. PERKIRAAN PENNGELUARAN NEGARA

       Secara garis besar, pengeluaran Negara dikelompokan menjadi dua yakni :

• Pengeluaran rutin dan
• Pengeluaran Pembangunan

       C.1. Pengeluaran Rutin Negara

Pengeluaran rutin Negara, adalah pengeluaran yang dapat dikatakan selalu ada dan telah terencana sebelumnya secara rutin, diantaranya :

• Pengeluaran untuk belanja pegawai
• Pengeluaran untuk belanja barang
• Pengeluaran untuk subsidi daerah otonom
• Pengeluaran untuk membayar bunga dan cicilan hutang
• Pengeluaran lain-lain

       C.2. Pengeluaran Pembangunan

Secara garis besar, yang termasuk dalam pengeluaran pembangunan diantaranya adalah :

• Pengeluaran pembangunan untuk berbagai departemen/lembaga Negara, diantaranya untuk mebiayai proyek-proyek pembangunan sektoral yang menjadi tanggung jawab masing-masing departemen/lembaga negara bersangkutan
• Pengeluaran pembangunan untuk anggaran pembangunan daerah ( Dati I dan II )
• Pengeluaran pembangunan lainnya

D. DASAR PERHITUNGAN PERKIRAAN PENERIMAAN NEGARA

       Untuk memperoleh hasil perkiraan penerimaan negara, ada beberapa hal pokok yang harus diperhatikan. Hal-hal tersebut adalah :

       D.1. Penerimaan Dalam Negeri dari MIGAS

Faktor-faktor yang dipertimbangkan adalah :

• Produksi minyak rata-rata per hari
• Harga rata-rata ekspor minuak mentah

       D.2. Penerimaan Dalam Negeri diluar MIGAS

Faktor-faktor yang dipertimbangkan adalah :

• Pajak penghasilan
• Pajak pertambahan nilai
• Bea masuk
• Cukai
• Pajak ekspor
• Pajak bumi dan bangunan
• Bea materai
• Pajak lainnya
• Penerimaan bukan pajak
• Penerimaan dari hasil penjualan BBM

        D.3. Penerimaan Pembangunan

Terdiri dari penerimaan bantuan program dan bantuan proyek